87 Ribu Guru Tak Layak Dapat Kucuran Tunjangan Profesi

JAKARTA  - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengebut penuntaskan pembuatan surat keputusan (SK) pencairan tunjangan profesi pendidik (TPP). Hasil sementara saat ini, ada 87.004 guru bersertifikat yang tidak layak mendapatkan SK pencairan TPP itu.

Penerbitan SK pencairan TPP ini ditangani oleh Kemendikbud baik untuk guru PNS maupun non PNS atau swasta. "Pembuatan SK pencairan itu tidak bisa ditangani atau dilimpahkan ke dearah. Nanti bagaimana pengawasannya, anggaraanya bisa jebol," ujar Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Hamid Muhammad usai meresmikan Unit Pelayanan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Dikdas Rabu (12/3).

Hasil rekapitulasi hingga kemarin menunjukkan bahwa 87 persen usulan SK pencairan TPP guru non PNS sudah selesai dikerjakan. Sedangkan untuk SK guru PNS, sudah rampung sekitar 77 persen. Sisanya ada yang masih dalam masa validasi dan ada juga yang sudah divonis tidak layak menerima SK pencairan TPP itu.

Jumlah guru non PNS (PAUD, Dikdas, dan Dikmen) yang memiliki sertifikat dan diusulkan mendapatkan SK pencairan TPP berjumlah 203.619 orang. Dari jumlah itu sebanyak 7.744 orang guru dinyatakan tidak layak mendapatkan SK. Sedangkan masih ada 49.997 guru yang masih dalam proses validasi.

Kemudian untuk guru PNS (PAUD, Dikdas, dan Dikmen) yang bersertifikat dan diusulkan mendapatkan SK pencairan TPP mencapai 1.248.497 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 79.260 guru dinyatakan tidak layak mendapatkan SK pencairan TPP. Sementara ada 162.749 orang guru yang masih menjalani fase validasi.

Hamid menambahkan, banyak alasan sehingga seorang guru sertifikat masuk kategori tidak layak mendapatkan SK pencairan TPP. Di antaranya adalah, guru tersebut tidak bisa mengejar beban mengajar minimal 24 jam tatap muka dalam sepekan.

"Selain itu ada guru yang bisa mengejar beban mengajar, tapi mata pelajaran yang diampu tidak sesuai dengan sertifikatnya," kata dia. Alasan lainnya ada guru yang pensiun, dimutasi jadi pejabat politik seperti camat atau lurah, dan sebagainya.

Pejabat asal Madura itu menuturkan pencairan TPP tidak menunggu seluruh SK pencairannya beres. Dia menegaskan SK yang sudah beres, bisa dicairkan terlebih dahulu. Dengan perkembangan ini, Hamid optimis TPP bisa dicairkan langsung ke rekening guru akhir bulan ini atau awal April nanti.

Saat ini Kemendikbud membuat kebijakan bahwa SK pencairan TPP hanya berlaku untuk enam bulan. Sebelumnya SK pencairan TPP ini berlaku untuk setahun sekali. Alasan memperpendek masa aktif SK pencairan TPP itu untuk mengakomodir jika sewaktu-waktu ada mutasi guru di daerah. Sehingga ada guru yang awalnya tidak bisa mengejar beban mengajar minimal, tetapi akhirnya bisa mengejarnya.

Pada kesempatan kemarin Hamid juga meresmikan Unit Layanan PTK Dikdas Kemendikbud. Dengan unit pelayanan itu, guru dari seluruh Indonesia bisa menikmati layanan prima untuk urusan pencairan segala jenis tunjangan dan dapodik (data pokok pendidik). "Sebelumnya banyak guru dari daerah yang parkir dulu di masjid Kemendikbud," jelas dia.

Untuk mendapatkan informasi mengenai pencairan tunjangan, diwajibkan membawa keterangan NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan) serta salinan lembar sertifikat profesi. Unit pelayanan ini juga melayani perwakilan. Artinya, para guru di daerah bisa mewakilkan kepada seseorang, untuk mengecek masalah pencairan tunjangannya sehingga bisa menghemat biaya ke Jakarta. (wan)

UN "Online" Akan Diuji Coba pada 2015

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai mencanangkan penerapan Ujian Nasional (UN) online bagi siswa. Namun, pelaksanaan ujian ini tidak serta-merta dilakukan sekaligus karena masih memerlukan penyesuaian, terutama mengenai kesiapan infrastruktur teknologi di berbagai daerah.

Plt Kepala Puspendik Kemendikbud Nizam mengatakan, sekolah-sekolah di daerah di Indonesia menyambut adanya UN online ini. Sekolah-sekolah itu cukup antusias karena banyak sekolah yang sudah lengkap sistem komputernya.

"Sudah banyak yang menulis pakai komputer daripada pakai tangan," ujarnya saat ditemui seusai sidang Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis (6/3/2014).

Dia menuturkan, komputerisasi sudah menjangkau beberapa daerah di wilayah Indonesia timur. Beberapa sekolah, di Papua misalnya, sudah mulai menggunakan komputer.

Nizam mengatakan, pelaksanaan UN online akan dipersiapkan secara bertahap. Tahun ini, pelaksanaannya mulai diterapkan pada sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, dan Belanda.

"Tahun ini kita coba untuk sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri. Kita kirim soal ke luar negeri karena di sana yang sudah siap dengan infrastrukturnya," imbuh Nizam.

Untuk menyambut ujian online ini, beberapa sekolah juga telah diujikan secara terbatas. Ujian secara online sudah mulai diterapkan bagi siswa, misalnya, dengan menggelar ulangan harian  secara online.

"Beberapa sekolah sudah mulai melakukan itu meski bukan untuk UN, tapi untuk ujian kelas," katanya.

Selanjutnya, pada sekolah yang sudah siap tadi, menurut Nizam, Kemendikbud berencana akan melakukan uji coba UN online pada 2015 nanti.

"Prototipenya sudah siap, baik itu sistem maupun bentuk soalnya. UN online 2015 kita buat sebagai pilot project. Kalau nanti dari perkembangannya dilihat bisa lebih baik, kalau berhasil, kita coba 2016 secara bertahap. Kita lihat kondisi di lapangan," ujar Nizam.

Menurut dia, penerapan UN online merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi yang kian pesat saat ini. Hal demikian, lanjut Nizam, guna mencegah beberapa masalah yang kerap terjadi saat UN, yaitu pemborosan penggunaan kertas, keamanan, dan kebocoran soal.

Implementasi Kurikulum 2013 Menjadi Komitmen Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan Kurikulum 2013 di tahun ini diharapkan menjadi komitmen bersama para pemangku kepentingan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemedikbud).
Demikian salah satu butir rekomendasi Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014 yang berakhir Jumat (7/3/2014) di Jakarta.

"Ada dua hal pokok menjadi perhatian dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu akses dan kualitas. Akses berkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan, sedang kualitas berkait dengan guru, kurikulum, dan sarana," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, pada jumpa pers seusai acara penutupan RNPK.

Guru dan kurikulum itu, jelas Nuh, tak bisa dipisahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nuh mengatakan, keduanya penting dan harus dilakukan secara simultan.

"Dalam momentum implementasi Kurikulum 2013 inilah dilakukan penataan sekaligus tentang peningkatan kapasitas dan profesionalitas guru, yang diharapkan bisa meningkatkan kinerja. Untuk itu, disiapkan pengukuran kinerja guru," katanya.

Kinerja guru itulah, lanjut Menikbud, akan digunakan untuk peningkatan karir dan kesejahteraan guru. Pelatihan guru yang dirancang akan menjadi pelatihan berkelanjutan.

"Itulah segi tiga utuh tentang guru, yaitu kapasitas-profesionalitas, kinerja, serta karir-kesejahteraan. Guru harus dilatih, dan gurulah kunci keberhasilan implementasi kurikulum,” katanya.

Mengutip pernyataan Wakil Presiden Boediono pada pembukaan RNPK, Nuh mengatakan, kurikulum adalah salah satu aspek untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu dibutuhkan komitmen untuk mengimplementasikannya. Terkait kesiapan guru itulah, Mendikbud mengatakan, menjadi syarat mutlak sebelum mengimplementasikan kurikulum, guru harus dilatih.

"Jangan dilihat waktunya yang hanya 52 jam. Itu pelatihan terstruktur. Pelatihan yang dikembangkan adalah pelatihan yang berkelanjutan. Setelah dilakukan pelatihan selama 52 jam akan dilanjutkan dengan pendampingan dan pelatihan-pelatihan berikutnya," ujar Nuh.

Kurikulum 2013 Menekankan Pembangunan Karakter Anak

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyak reaksi bermunculan dari berbagai pihak terkait penerapan Kurikulum 2013, termasuk reaksi dari siswa dan guru. Sebenarnya, apa yang membedakan antara pelaksanaan Kurikulum 2013 dan kurikulum sebelumnya?

Ditemui di sela Rembuk Nasional (Rembuknas) Pendidikan dan Kebudayaan 2014 di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (6/3/2014), Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sumarna Surapranata, menjelaskan bahwa dalam sistem pengajaran Kurikulum 2013 bisa saja berbeda. Misalnya, bila kurikulum lama bentuk pengajaran hanya menekankan pada aspek mencatat maka pada Kurikulum 2013 lebih banyak menuntut kreativitas guru untuk merangsang kecerdasan murid-muridnya.

"Guru harus membuat siswa lebih aktif. Guru tidak hanya mencatat dan menerangkan, tetapi harus membuat sekolah nyaman," kata Sumarna.

Aplikasi Kurikulum 2013, lanjut Sumarna, menekankan pada penanaman karakter dan budaya kepada siswa terdidik sejak usia dini. Fokus pengajaran tidak hanya pada mata pelajaran ilmu pasti, seperti Matematika atau IPA.

"Misalnya, guru sedang mengajar tema tentang diri seseorang, maka dia bicara mengenai tangan. Lalu, si anak diminta menghitung jari, satu, dua, tiga, sampai lima. Itu secara tidak langsung mengajarkan Matematika. Lalu, warna tangannya, tanpa sadar bisa berupa pelajaran IPA. Jadi, anak bisa menceritakan, tidak hanya hitungan satu, dua, tiga," jelasnya.

Penanaman karakter tersebut, sambung Sumarna, menjadi sangat penting dan bisa dijadikan pedoman pendidikan karakter pada masa mendatang. Sebab, penanaman karakter anak akan berkembang ke sifat-sifat anak selanjutnya setelah dewasa. Hanya saja, hasil dari pendidikan itu membutuhkan waktu beberapa lama.

"Mungkin, tidak bisa dirasakan dalam waktu singkat. Pembangunan pendidikan tidak bisa dalam waktu sekejap seperti bangunan fisik. Tapi, harapannya pembangunan itu akan mengarah ke sesuatu yang lebih baik," katanya.

Kenapa Pelajaran TIK Dihapuskan dalam Kurikulum 2013? Ini Jawabannya!

Tulisan menarik guru KKPI, bapak Sozo Himamura yang saya dapatkan dari Group facebook IGI:

Beberapa alasan yang terungkap mengapa TIK/KKPI hilang dari Kurikulum 2013 ketika dialog dengan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (WAMEN) bidang Pendidikan dan Perwakilan PUSKUR (Pusat Kurikulum dan Perbukuan) diantaranya :

1. “Anak TK dan SD saja sudah bisa internetan…”
2. TIK / KKPI bisa integratif (terintegrasi) dengan mata pelajaran lain
3. Pembelajaran sudah seharusnya berbasis TIK (alat bantu guru dalam mengajar), bukan TIK/KKPI sebagai Mata Pelajaran khusus yang harus diajarkan
4. Jika TIK/KKPI masuk struktur kurikulum nasional maka pemerintah berkewajiban menyediakan Laboratorium Komputer untuk seluruh sekolah di Indonesia, dan pemerintah tidak sanggup untuk mengadakannya
5. Banyak sekolah yang belum teraliri LISTRIK, jadi TIK/KKPI tidak akan bisa diajarkan juga disekolah

Secara normatif alasan-alasan tersebut bisa saja diterima, namun tahukah anda dialog yang terjadi diluar forum resmi tersebut, semua alasan tersebut dapat terbantahkan oleh teman-teman dalam dialog “liar” yang diadakan setelah selesai kegiatan tersebut.

Jika alasannya karena “Anak TK / SD sudah bisa main game dikomputer dan berinternet ria”, maka jika ada yang berpendapat Anak TK/SD pun sudah bisa berbahasa Indonesia karena mereka adalah orang Indonesia, jadi tidak perlu lagi ada Pelajaran Bahasa Indonesia di TK/SD atau tidak perlu lagi ada pelajaran Olahraga karena cukup kasih bola atau buatkan selorotan maka anak sudah berolah raga.

Darimana anak TK/SD bisa main game dan berinternetan ? Bagaimana cara memanfaatkan TIK dengan baik dan benar ? Bagaimana etika penggunaan TIK dst… sulit bahkan tidak bisa didapatkan mereka dengan autodidak.

Pembelajaran abad 21 yang mengarah ke Literacy Informasi mempersyaratkan untuk berbasiskan ICT/TIK, TIK sebagai alat bantu guru dalam mengajar dengan TIK sebagai sebuah mata pelajaran adalah dua hal yang berbeda. Ketika TIK/KKPI bukan lagi sebagai mata pelajaran maka pekerjaan guru akan bertambah, misalnya saja ketika guru bahasa Indonesia memberi tugas kepada siswa untuk membuat laporan deskriptif, disamping mengajarkan teori/materinya tentang bentuk – bentuk laporan deskriptif, guru juga harus mengajarkan bagaimana cara mengetik dan membuat laporan tersebut dikomputer, Inilah yang disebut integratif. Sekarang bagaimana kalau logikanya dibalik, Guru TIK mengajarkan anak-anak cara mengetik di Pengolah Kata (Word misalnya) dan sebagai bahannya bisa berupa laporan deskriptif yang dicari siswa di internet. Singkat kata pelajaran bahasa Indonesia secara keilmuwan juga tidak diperlukan lagi.

Jika TIK/KKPI dianggap akan memberatkan pemerintah karena implikasinya pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarananya maka terkesan pemerintah ingin lepas dari tanggungjawab karena kemanakah anggaran pendidikan yang 20% itu. Padahal jiga logikanya dibalik, karena adanya matapelajaran TIK beberapa tahun terakhir sebagai stimulus bahkan membawa revolusi didalam dunia pendidikan dan pembelajaran, maka TIK akan tetap dipertahankan dan pemerintah akan menganggarkannya, terlebih TIK menjadi persyaratan pergaulan di abad 21 ini, sehinga untuk mengejar ketertinggalan TIK akan dikedepankan tidak hanya sebagai media pembelajaran tetapi sebagai mata pelajaran seperti tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 19.

Dengan adanya TIK sebagai mata pelajaran maka pemerintah secara tidak langsung akan dipaksa untuk membangun infrastruktur listrik dan mengalirkannya hingga pedesaan. Dengan demikian Indonesia akan maju semakin pesat.

Tahukah anda alasan sesungguhnya dibalik RAIBnya TIK dari Kurikulum 2013? Kami mencoba menelusuri Draft Kurikulum 2013 versi terkini (Maret 2013), salah satunya adalah terdapat mata pelajaran prakarya dan lintas peminatan. Ada tambahan beban belajar bagi siswa dan hal tersebut berakibat harus ada mata pelajaran yang dihilangkan. Satu-satunya mata pelajaran yang tingkat resistensinya paling rendah jika harus dihilangkan atau dihapuskan adalah “TIK/KKPI”, Mengapa ?

TIK/KKPI adalah mata pelajaran paling muda dalam struktur kurikulum 2006 (KTSP), sehingga jika “dibunuh” dampaknya tidak akan terlalu besar (kalau yang dihilangkan sejarah/olahraga/lainnya tentu tidak akan berani) mengingat jumlah guru TIK/KKPI murni hanya berkisar 15%, sedangkan 85% sisanya akan dikembalikan ke mata pelajaran induk. Namun terfikirkankah mengapa guru Fisika mengajar mata pelajaran TIK, mungkin sebagian karena tidak adanya guru TIK, namun tidak sedikit pula dikarenakan gurunya berlebih sehingga jika harus balik ke mata pelajaran induk akan menjadi masalah baru. Meskipun akan ada revisi terhadap PP 74 mengenai beban kerja guru, tapi kita tidak tau seperti apakah revisinya.

Disisi lain, hilangnya TIK/KKPI dari kurikulum 2013 tidak hanya akan “membunuh” secara perlahan mata pelajaran TIK (kelas 8,9,11,12 masih ada TIK), akan tetapi akan “membunuh” calon-calon guru TIK yang saat ini sedang dididik di berbagai LPTK(Perguruan Tinggi) yang saat ini membuka Jurusan tersebut. Calon-calon guru TIK ini belum sempat dilahirkan oleh LPTK sudah terancam akan “di aborsi” masal.

Dalam Kurikulum 2013 khususnya di SMA/SMK terdapat peminatan IPA, IPS, Bahasa. Mengapa tidak diberikan peluang ada peminatan TIK, karena tidak sedikit siswa yang ketika lulus dari SMA/SMK langsung bekerja di bidang yang memerlukan penguasaan TIK, dan tidak sedikit pula yang melanjutkan ke perguruan tinggi dengan mengambil jurusan komputer dan informatika atau sejenisnya. Mengapa pemerintah tak memikirkan akan hal ini?

Apapun Kurikulumnya, yang Penting Gurunya

JAKARTA, KOMPAS.com - Tujuan dari dirombaknya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013 ini sebenarnya cukup baik yaitu untuk membangkitkan kemampuan nalar dan kreativitas anak didik secara merata. Pasalnya, selama ini kurikulum yang mampu memacu hal tersebut hanya dapat diperoleh di sekolah-sekolah tertentu saja.

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Karnadi mengatakan bahwa tidak ada maksud buruk dari perubahan kurikulum ini. Namun, ada hal yang perlu dipertimbangkan dengan baik agar maksud baik tersebut dapat tercapai yaitu masalah guru.

"Guru kita ini sudah lama tidak dibiasakan untuk mengembangkan sesuatu. Hanya terbiasa menerima dan menjabarkan dan takut salah jika tidak sesuai dengan arahan," ujar Karnadi saat diskusi tentang kurikulum 2013 di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Ia juga menjelaskan bahwa guru-guru ini bukannya tidak mampu menjalankan kurikulum 2013. Hanya saja karena terbiasa diarahkan, guru jadi terbatas untuk berkreasi.

"Padahal mau kurikulum berubah berulang kali tidak akan masalah selama guru kreatif," ungkap Karnadi.

Untuk itu, dalam pelatihan yang digagas, guru sebaiknya tidak hanya disuguhi panduan dari buku babon saja. Namun diajak melakukan simulasi dan praktik-praktik yang nantinya berguna untuk diterapkan di kelas. Pasalnya, hanya dengan menghafal saja orang mudah lupa materi yang diberikan.

"Guru harus diajarkan untuk menciptakan suasana belajar yang kolaboratif. Misalkan anak diajak keluar atau menyelesaikan soal dengan contoh-contoh mainan. Jadi jangan anak-anak ditakut-takuti," jelas Karnadi.

Secara terpisah, hal senada juga diungkapkan pemerhati pendidikan, Romo Benny Susetyo. Ia mengatakan bahwa kurikulum ini memang berhasil di sekolah-sekolah tertentu seperti sekolah internasional.

Selain gurunya cukup kreatif dalam menciptakan suasana belajar, ruang kelas juga disediakan untuk jumlah siswa yang tidak terlalu banyak sehingga fokus. "Tidak hanya itu, dalam satu kelas biasanya guru lebih dari satu untuk saling membantu dan menangani anak-anak," jelas Benny.

"Jumlah anak dalam kelas juga hanya 20 orang paling banyak. Bayangkan saja 20 anak dengan guru paling tidak tiga orang dengan sekolah negeri yang muridnya 40 dan gurunya hanya satu," tandasnya.