Windows XP segera pensiun, pengguna enggan pindah OS

Merdeka.com - Microsoft pada bulan April lalu telah mengeluarkan peringatan kepada pengguna Windows XP untuk segera berpindah ke OS yang lain.

Hal ini dikarenakan pada bulan April 2014, Windows XP akan resmi pensiun dan tidak akan didukung lagi operasinya oleh pihak Microsoft.

Namun, peringatan tersebut sepertinya sampai saat ini tidak digubris oleh para pengguna Windows XP di luar sana. Berdasarkan dari lansiran Softpedia (16/5), diketahui jika pengguna Windows XP dilaporkan tidak berkurang sedikit pun sampai saat ini.

Laporan tersebut sendiri berasal dari data survei yang dilakukan oleh StatCounter yang menunjukkan jika Windows XP masih menduduki posisi kedua dalam segi market share dengan perolehan angka hingga 21,12 persen.

Di lain pihak, Microsoft sendiri telah melakukan tindakan lanjutan berupa kembali mengeluarkan peringatan baru bahwa nantinya pengguna Windows XP yang masih bersikeras menggunakan OS tersebut setelah April 2014 tidak akan dijamin keamanan data dan juga perangkat mereka dari serangan cyber.

Keengganan pengguna Windows XP untuk berpindah ke OS lain sepertinya memang wajar, terlebih lagi melihat Windows 8 sebagai OS terbaru Microsoft yang justru banyak mendapatkan penilaian negatif.

Akan tetapi, jika kedatangan update Windows 8.1 yang diperkirakan akan segera meluncur ke pasaran sukses menuai penilaian positif, bukan tidak mungkin jika pengguna Windows XP akan berpindah ke OS tersebut tanpa harus diberi peringatan lanjutan lain dari pihak Microsoft.

87 Ribu Guru Tak Layak Dapat Kucuran Tunjangan Profesi

JAKARTA  - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengebut penuntaskan pembuatan surat keputusan (SK) pencairan tunjangan profesi pendidik (TPP). Hasil sementara saat ini, ada 87.004 guru bersertifikat yang tidak layak mendapatkan SK pencairan TPP itu.

Penerbitan SK pencairan TPP ini ditangani oleh Kemendikbud baik untuk guru PNS maupun non PNS atau swasta. "Pembuatan SK pencairan itu tidak bisa ditangani atau dilimpahkan ke dearah. Nanti bagaimana pengawasannya, anggaraanya bisa jebol," ujar Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Hamid Muhammad usai meresmikan Unit Pelayanan PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Dikdas Rabu (12/3).

Hasil rekapitulasi hingga kemarin menunjukkan bahwa 87 persen usulan SK pencairan TPP guru non PNS sudah selesai dikerjakan. Sedangkan untuk SK guru PNS, sudah rampung sekitar 77 persen. Sisanya ada yang masih dalam masa validasi dan ada juga yang sudah divonis tidak layak menerima SK pencairan TPP itu.

Jumlah guru non PNS (PAUD, Dikdas, dan Dikmen) yang memiliki sertifikat dan diusulkan mendapatkan SK pencairan TPP berjumlah 203.619 orang. Dari jumlah itu sebanyak 7.744 orang guru dinyatakan tidak layak mendapatkan SK. Sedangkan masih ada 49.997 guru yang masih dalam proses validasi.

Kemudian untuk guru PNS (PAUD, Dikdas, dan Dikmen) yang bersertifikat dan diusulkan mendapatkan SK pencairan TPP mencapai 1.248.497 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 79.260 guru dinyatakan tidak layak mendapatkan SK pencairan TPP. Sementara ada 162.749 orang guru yang masih menjalani fase validasi.

Hamid menambahkan, banyak alasan sehingga seorang guru sertifikat masuk kategori tidak layak mendapatkan SK pencairan TPP. Di antaranya adalah, guru tersebut tidak bisa mengejar beban mengajar minimal 24 jam tatap muka dalam sepekan.

"Selain itu ada guru yang bisa mengejar beban mengajar, tapi mata pelajaran yang diampu tidak sesuai dengan sertifikatnya," kata dia. Alasan lainnya ada guru yang pensiun, dimutasi jadi pejabat politik seperti camat atau lurah, dan sebagainya.

Pejabat asal Madura itu menuturkan pencairan TPP tidak menunggu seluruh SK pencairannya beres. Dia menegaskan SK yang sudah beres, bisa dicairkan terlebih dahulu. Dengan perkembangan ini, Hamid optimis TPP bisa dicairkan langsung ke rekening guru akhir bulan ini atau awal April nanti.

Saat ini Kemendikbud membuat kebijakan bahwa SK pencairan TPP hanya berlaku untuk enam bulan. Sebelumnya SK pencairan TPP ini berlaku untuk setahun sekali. Alasan memperpendek masa aktif SK pencairan TPP itu untuk mengakomodir jika sewaktu-waktu ada mutasi guru di daerah. Sehingga ada guru yang awalnya tidak bisa mengejar beban mengajar minimal, tetapi akhirnya bisa mengejarnya.

Pada kesempatan kemarin Hamid juga meresmikan Unit Layanan PTK Dikdas Kemendikbud. Dengan unit pelayanan itu, guru dari seluruh Indonesia bisa menikmati layanan prima untuk urusan pencairan segala jenis tunjangan dan dapodik (data pokok pendidik). "Sebelumnya banyak guru dari daerah yang parkir dulu di masjid Kemendikbud," jelas dia.

Untuk mendapatkan informasi mengenai pencairan tunjangan, diwajibkan membawa keterangan NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan) serta salinan lembar sertifikat profesi. Unit pelayanan ini juga melayani perwakilan. Artinya, para guru di daerah bisa mewakilkan kepada seseorang, untuk mengecek masalah pencairan tunjangannya sehingga bisa menghemat biaya ke Jakarta. (wan)

UN "Online" Akan Diuji Coba pada 2015

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai mencanangkan penerapan Ujian Nasional (UN) online bagi siswa. Namun, pelaksanaan ujian ini tidak serta-merta dilakukan sekaligus karena masih memerlukan penyesuaian, terutama mengenai kesiapan infrastruktur teknologi di berbagai daerah.

Plt Kepala Puspendik Kemendikbud Nizam mengatakan, sekolah-sekolah di daerah di Indonesia menyambut adanya UN online ini. Sekolah-sekolah itu cukup antusias karena banyak sekolah yang sudah lengkap sistem komputernya.

"Sudah banyak yang menulis pakai komputer daripada pakai tangan," ujarnya saat ditemui seusai sidang Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis (6/3/2014).

Dia menuturkan, komputerisasi sudah menjangkau beberapa daerah di wilayah Indonesia timur. Beberapa sekolah, di Papua misalnya, sudah mulai menggunakan komputer.

Nizam mengatakan, pelaksanaan UN online akan dipersiapkan secara bertahap. Tahun ini, pelaksanaannya mulai diterapkan pada sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, dan Belanda.

"Tahun ini kita coba untuk sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri. Kita kirim soal ke luar negeri karena di sana yang sudah siap dengan infrastrukturnya," imbuh Nizam.

Untuk menyambut ujian online ini, beberapa sekolah juga telah diujikan secara terbatas. Ujian secara online sudah mulai diterapkan bagi siswa, misalnya, dengan menggelar ulangan harian  secara online.

"Beberapa sekolah sudah mulai melakukan itu meski bukan untuk UN, tapi untuk ujian kelas," katanya.

Selanjutnya, pada sekolah yang sudah siap tadi, menurut Nizam, Kemendikbud berencana akan melakukan uji coba UN online pada 2015 nanti.

"Prototipenya sudah siap, baik itu sistem maupun bentuk soalnya. UN online 2015 kita buat sebagai pilot project. Kalau nanti dari perkembangannya dilihat bisa lebih baik, kalau berhasil, kita coba 2016 secara bertahap. Kita lihat kondisi di lapangan," ujar Nizam.

Menurut dia, penerapan UN online merupakan salah satu pemanfaatan teknologi informasi yang kian pesat saat ini. Hal demikian, lanjut Nizam, guna mencegah beberapa masalah yang kerap terjadi saat UN, yaitu pemborosan penggunaan kertas, keamanan, dan kebocoran soal.

Implementasi Kurikulum 2013 Menjadi Komitmen Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan Kurikulum 2013 di tahun ini diharapkan menjadi komitmen bersama para pemangku kepentingan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemedikbud).
Demikian salah satu butir rekomendasi Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014 yang berakhir Jumat (7/3/2014) di Jakarta.

"Ada dua hal pokok menjadi perhatian dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan, yaitu akses dan kualitas. Akses berkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan, sedang kualitas berkait dengan guru, kurikulum, dan sarana," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, pada jumpa pers seusai acara penutupan RNPK.

Guru dan kurikulum itu, jelas Nuh, tak bisa dipisahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nuh mengatakan, keduanya penting dan harus dilakukan secara simultan.

"Dalam momentum implementasi Kurikulum 2013 inilah dilakukan penataan sekaligus tentang peningkatan kapasitas dan profesionalitas guru, yang diharapkan bisa meningkatkan kinerja. Untuk itu, disiapkan pengukuran kinerja guru," katanya.

Kinerja guru itulah, lanjut Menikbud, akan digunakan untuk peningkatan karir dan kesejahteraan guru. Pelatihan guru yang dirancang akan menjadi pelatihan berkelanjutan.

"Itulah segi tiga utuh tentang guru, yaitu kapasitas-profesionalitas, kinerja, serta karir-kesejahteraan. Guru harus dilatih, dan gurulah kunci keberhasilan implementasi kurikulum,” katanya.

Mengutip pernyataan Wakil Presiden Boediono pada pembukaan RNPK, Nuh mengatakan, kurikulum adalah salah satu aspek untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu dibutuhkan komitmen untuk mengimplementasikannya. Terkait kesiapan guru itulah, Mendikbud mengatakan, menjadi syarat mutlak sebelum mengimplementasikan kurikulum, guru harus dilatih.

"Jangan dilihat waktunya yang hanya 52 jam. Itu pelatihan terstruktur. Pelatihan yang dikembangkan adalah pelatihan yang berkelanjutan. Setelah dilakukan pelatihan selama 52 jam akan dilanjutkan dengan pendampingan dan pelatihan-pelatihan berikutnya," ujar Nuh.

Kurikulum 2013 Menekankan Pembangunan Karakter Anak

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyak reaksi bermunculan dari berbagai pihak terkait penerapan Kurikulum 2013, termasuk reaksi dari siswa dan guru. Sebenarnya, apa yang membedakan antara pelaksanaan Kurikulum 2013 dan kurikulum sebelumnya?

Ditemui di sela Rembuk Nasional (Rembuknas) Pendidikan dan Kebudayaan 2014 di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (6/3/2014), Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sumarna Surapranata, menjelaskan bahwa dalam sistem pengajaran Kurikulum 2013 bisa saja berbeda. Misalnya, bila kurikulum lama bentuk pengajaran hanya menekankan pada aspek mencatat maka pada Kurikulum 2013 lebih banyak menuntut kreativitas guru untuk merangsang kecerdasan murid-muridnya.

"Guru harus membuat siswa lebih aktif. Guru tidak hanya mencatat dan menerangkan, tetapi harus membuat sekolah nyaman," kata Sumarna.

Aplikasi Kurikulum 2013, lanjut Sumarna, menekankan pada penanaman karakter dan budaya kepada siswa terdidik sejak usia dini. Fokus pengajaran tidak hanya pada mata pelajaran ilmu pasti, seperti Matematika atau IPA.

"Misalnya, guru sedang mengajar tema tentang diri seseorang, maka dia bicara mengenai tangan. Lalu, si anak diminta menghitung jari, satu, dua, tiga, sampai lima. Itu secara tidak langsung mengajarkan Matematika. Lalu, warna tangannya, tanpa sadar bisa berupa pelajaran IPA. Jadi, anak bisa menceritakan, tidak hanya hitungan satu, dua, tiga," jelasnya.

Penanaman karakter tersebut, sambung Sumarna, menjadi sangat penting dan bisa dijadikan pedoman pendidikan karakter pada masa mendatang. Sebab, penanaman karakter anak akan berkembang ke sifat-sifat anak selanjutnya setelah dewasa. Hanya saja, hasil dari pendidikan itu membutuhkan waktu beberapa lama.

"Mungkin, tidak bisa dirasakan dalam waktu singkat. Pembangunan pendidikan tidak bisa dalam waktu sekejap seperti bangunan fisik. Tapi, harapannya pembangunan itu akan mengarah ke sesuatu yang lebih baik," katanya.

Pintu Gerbang SMP Negeri 3 Klaten

Pintu Gerbang SMP Negeri 3 Klaten

Halaman SMP Negeri 3 Klaten

Halaman SMP Negeri 3 Klaten

Gedung Sebelah Barat SMP Negeri 3 Klaten

Gedung Sebelah Barat SMP Negeri 3 Klaten

Pintu Gerbang SMP Negeri 3 Klaten

Gedung Sebelah Timur SMP Negeri 3 Klaten

Gedung Sebelah Timur SMP Negeri 3 Klaten

Gedung Sebelah Timur SMP Negeri 3 Klaten